Berita pns terkini : Guru Honorer Non-Kategori Tuntut...

Hari terakhir di bulan Februari 2020, ternyata membuat rasa cemas honorer K2 yang lulus tes PPPK makin berkecamuk.

Satu hari jelang pergantian bulan, honorer K2 yang lulus seleksi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) makin cemas. 51 ribu orang bisa gigit jari.

Gelombang protes honorer non-kategori terus membesar karena merasa didiskriminasi. Pasalnya, pemerintah hanya mau urus Honorer K2.

Jangankan melihat nasib honorer non-kategori, membayangkan honorer K2 yang sudah lulus PPPK saja belum kesampaian, karena Perpres belum turun.

Menunggu revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti pungguk merindukan bulan. Mungkin revisi UU ASN kelar, saat semua honorer K2 sudah pensiun.

Suharmen blak-blakan mengungkapkan alasan utama pemerintah menolak menyelesaikan masalah honorer selain K2 alias Non-Kategori. 

Dalam pandangan Suharmen, bahwa menyelesaikan 438.590 honorer K2 saja butuh waktu yang sangat panjang, apalagi ditambah non-kategori.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengaku pesimistis, penyelesaian masalah honorer K2 akan tuntas di 2023. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak segera menerbitkan Perpres terkait PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).

Ketum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia Titi Purwaningsih mengeluarkan instruksi penting untuk seluruh koordinator wilayah tingkat daerah hingga kecamatan.

Ketua Umum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih sangat berharap, agar dua Perpres terkait PPPK bisa segera terbit akhir Februari ini.

Rapat Panja Aparatur Sipil Negara (ASN) Komisi II DPR RI, dengan tujuh kementerian/lembaga membahas penyelesaian masalah honorer, berlangsung alot.

Nasib honorer K2 memang makin tak jelas, meskipun sebagian sudah lulus PPPK, hal tersebut belum menjamin mereka untuk bernapas lega.

Hingga kini, 2 Peraturan Presiden (Perpres) tentang PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) yang ditunggu honorer K2 belum juga turun.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyatakan, pemerintah hanya akan menyelesaikan masalah honorer K2 hingga 2023.