Berita honorer k2 pppk terkini : Perpres PPPK, Anggota...

Dukungan dari kepala daerah untuk Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori 35 Tahun ke Atas (GTKHNK35+), agar diangkat menjadi PNS terus mengalir.

Saat ini, para tenaga honorer K2 yang lulus PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap pertama, maupun yang belum, masih saja cemas.

Dua Perpres yang mengatur tentang Jabatan dan Penggajian PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja), hingga hari ini belum juga diterbitkan.

Rakornas Guru dan tenaga kependidikan honorer non-kategori yang berusia di atas 35 tahun, menghasilkan dua poin tuntutan yang ditujukan ke pemerintah.

Saat ini, Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori 35 Tahun ke Atas (GTKHNK 35+) berupaya meminta dukungan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Pemerintah akan segera melakukan sinkronisasi data honorer K2, sebagai tindak lanjut rapat bersama Panja ASN beberapa waktu lalu.

Pada Rakornas FHK 21 Tahun 2015, difasilitasi Pengurus Pusat K2 PGRI Pusat, ada roadmap penyelesaian masalah honorer baik K2 maupun non-kategori.

GTKHNK 35+ Pusat, Nasrullah, meyakini Presiden Joko Widodo akan menerbitkan Keppres untuk pengangkatan mereka menjadi PNS.

Para honorer K2 maupun non-kategori dibuat heboh dengan viralnya video berisi informasi ini. KemenPAN-RB dan BKN langsung turun tangan.

Setiap instansi pemerintah diminta untuk mengusulkan kebutuhan formasi ASN 2020 dan 2021 paling lambat akhir Maret 2020 melalui aplikasi e-formasi.

Seluruh guru dan tenaga kependidikan honorer non-kategori diimbau untuk tidak terpengaruh dengan bujuk rayu yang menjanjikan bisa menjadi PNS tanpa tes.

Dua Perpres yang mengatur tentang gaji dan jabatan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) diperkirakan tidak lama lagi akan turun.

Keinginan para guru honorer non-kategori yang berusia di atas 35 tahun, untuk diangkat menjadi PNS tanpa tes belum padam. Ini solusinya.

Pembahasan revisi UU ASN (Aparatur Sipil Negara) di DPR tampaknya akan bernasib sama seperti periode lalu bak angin surga tanpa hasil.

Presiden Jokowi diharapkan tidak berlama-lama menggantung nasib 51 ribu honorer K2 yang sudah lulus PPPK tahap pertama Februari 2019.