Berita honorer k2 terkini : Nasib Honorer Jumpalitan,...

Sebanyak 51 ribu guru honorer rindu dengan kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Kepala sekolah maupun tim bantuan operasional sekolah (BOS) reguler tidak bisa menggunakan dana BOS seenaknya. Ini aturannya.

Menurut Erlangga, bahwa guru honorer yang bisa dibayar dengan jumlah 50 persen dari total dana BOS itu harus memenuhi persyaratan.

Nasib PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) dari jalur honorer K2 sungguh mengenaskan. 

Menurut Titi, bahwa sekitar 51 ribu PPPK dari jalur honorer K2 akan turun ke jalan, jika peraturan presiden (perpres) tak kunjung terbit.

Bulan ini tepat satu tahun nasib 51 ribu honorer K2 yang lulus seleksi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap pertama terkatung-katung.

Data Kemendikbud menunjukkan, hanya 47 persen guru honorer yang memiliki NUPTK, atau sebanyak 708.963 dari total 1.498.344 guru honorer.

Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji menilai, bahwa guru honorer tanpa NUPTK sebaiknya diberhentikan.

Pemerintah mentransfer dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) langsung ke rekening sekolah. Sementara guru honorer bisa digaji dari dana BOS.

Sebenarnya ada harapan di tahun ini masalah honorer K2 tuntas, tetapi nasib mereka masih jumpalitan, bagai mimpi tanpa penyelesaian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tertanggal 27 Januari, tahapan pencarian gaji dibuat dalam empat tahap. Honorer K2 Lulus PPPK senang.

Pemerintah mengubah kebijakan penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Salah satunya untuk meningkatan kesejahteraan guru honorer.

Permintaan honorer K2 yang tidak lulus tes PPPK tahap pertama, agar diberi kesempatan ikut seleksi lagi yang sifatnya formalitas, tampaknya sulit terwujud.

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Jabatan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja), hingga hari ini belum ada kabarnya.

Honorer K2 yang tidak lulus maupun belum ikut tes PPPK meminta pemerintah memberikan kebijakan khusus agar passing grade PPPK diturunkan.