Berita mk terkini : Sidang MK Ditutup Dengan Kumandang...

posisi calon wakil presiden, KH Ma'ruf Amin, sebagai Dewan Pengawas Syariah di anak usaha BUMN dinilai tak melangggar ketentuan pemilu

Yusril mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili dan menerima permohonan pemohon terkait hasil pilpres 2019.

KPU menganggap pemohon juga tidak bisa menjelaskan bagaimana keterlibatan termohon dan pihak terkait dalam melakukan kecurangan yang diklaim TSM .

Agenda sidang kedua ini adalah mendengarkan jawaban dari pihak termohon yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), pihak terkait Tim Hukum Joko Widodo - Ma'ruf Amin.

Gegara kurangnya alat bukti secara wujud dari Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi, netizen edit video sidang MK pakai lagu dari Warkop DKI! Kocak abis!

BPN mengajukan revisi sengketa Pemilu 2019 ke MK. Namun yang mengejutkan yakni, suara Prabowo di Sumatera Selatan menang mutlak. Warga Sumsel protes keras!

Bambang Widjoyanto atau BW, bukan orang baru dalam dunia hukum Indonesia. Salah satu pencapaian dalam karirnya adalah menjadi Wakil Ketua KPK.

Tim Hukum Prabowo Subianto - Sandiaga Uno menutup pembacaan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden dengan membacakan pe

Lebih lanjut BW mengatakan, hal itu dapat dengan mudah dilakukan oleh Paslon 01 karena memanfaatkan posisinya sebagai presiden.

BW mengatakan, bisa saja nanti pihaknya menghadirkan aparatus sipil negara seperti kepala desa yang akan melaporkan bahwa terjadi kecurangan.

Setelah tim kuasa hukum permohin dan termohon hadir, sidang pun dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman.

Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang perdana permohonan perselisihan pemilihan umum (PHPU) Presiden tahun 2019 atau sengketa Pilpres, Jumat. Dalam jadwal

Menurut Ray, dalil gugatan yang disampaikan Prabowo sejauh ini diketahui hanya soal dugaan pengerahan ASN oleh pasangan 01 dalam Pilpres.

Menkominfo Rudiantara menjelaskan pembatasan media sosial merupakan keputusan terakhir setelah mempertimbangkan berbagai faktor,

Menko Polhukam Wiranto menegaskan penggunaan media sosial tidak akan dibatasi dan tetap normal seperti biasa saat sidang gugatan Pilpres Jumat (14/6)