Kebijakan perampingan birokrasi di struktur pemerintahan pusat dan daerah, untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan mempercepat pengambilan keputusan.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin blak-blakan mengingatkan kepada seluruh kepala daerah, tidak memutasi pegawai negeri sipil (PNS) tanpa alasan yang kompeten.
Baru saja honorer K2 yang lulus PPPK senang atas perkembangan nasibnya, kini setelah melihat aturan yang ada di dalamnya, malah dinilai sangat merugikan.
Izin prinsip besaran gaji dan tunjangan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) sudah ditetapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ini besaran gajinya.