Berita pppk terkini : Ombudsman RI Desak Tindakan...

Dewan Perwakilan Daerah alias DPD RI tetap ikut menyoroti nasib para honorer atau pegawai non-ASN (aparatur sipil negara).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta pemerintah mengangkat tenaga honorer menjadi PPPK tanpa tes.

Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur lebih lanjut soal 23 substansi di UU ASN terbaru sangat ditunggu-tunggu oleh jutaan honorer. Ini kisi-kisinya.

Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan calon pegawai negeri sipil alias CPNS 2023 tengah berlangsung. BKN perbolehkan tes susulan.

Kabar gembira diembuskan Kemendikbudristek yang menyebut sebanyak 296 ribu guru honorer akan segera diangkat menjadi ASN PPPK pada 2023.

Anggota Komisi X DPR RI, H. Muhamad Nur Purnamasidi blak-blakan mengungkapkan adanya masalah baru dalam pengadaan PPPK dan CPNS 2024.

Pemerintah daerah (Pemda) ternyata masih banyak yang tak paham undang undang aparatur sipil negara (UU ASN) yang baru.

KemenPAN-RB mengembuskan angin surga dengan menyebut telah menyiapkan formasi CPNS dan PPPK yang sangat banyak pada 2024.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) buka suara terkait fakta honorer teknis administrasi.

Nasib jutaan honorer hingga kini ternyata masih waswas menunggu sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) turunan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Harapan baru bagi para honorer mencuat bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN)

Regulasi turunan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) bakal segera disahkan tahun ini, Pemerintah Pusat ambil alih pengusulan formasi PNS dan PPPK.

Regulasi turunan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) ternyata bakal segera disahkan tahun ini.

Heboh usulan masa kontrak PPPK tergantung periode jabatan kepala daerah akhirnya mendapatkan penolakan keras dari honorer maupun ASN PPPK.

Honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dibuat ketar-ketir dengan munculnya ide masa kontrak kerjanya hanya seumur jabatan kepala daerah.