Berita asn terkini : Nasib Honorer Jumpalitan, DPR:...

Menurut Erlangga, bahwa guru honorer yang bisa dibayar dengan jumlah 50 persen dari total dana BOS itu harus memenuhi persyaratan.

Nasib PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) dari jalur honorer K2 sungguh mengenaskan. 

Menurut Titi, bahwa sekitar 51 ribu PPPK dari jalur honorer K2 akan turun ke jalan, jika peraturan presiden (perpres) tak kunjung terbit.

Bulan ini tepat satu tahun nasib 51 ribu honorer K2 yang lulus seleksi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap pertama terkatung-katung.

Data Kemendikbud menunjukkan, hanya 47 persen guru honorer yang memiliki NUPTK, atau sebanyak 708.963 dari total 1.498.344 guru honorer.

Sebenarnya ada harapan di tahun ini masalah honorer K2 tuntas, tetapi nasib mereka masih jumpalitan, bagai mimpi tanpa penyelesaian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tertanggal 27 Januari, tahapan pencarian gaji dibuat dalam empat tahap. Honorer K2 Lulus PPPK senang.

Permintaan honorer K2 yang tidak lulus tes PPPK tahap pertama, agar diberi kesempatan ikut seleksi lagi yang sifatnya formalitas, tampaknya sulit terwujud.

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Jabatan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja), hingga hari ini belum ada kabarnya.

Honorer K2 yang tidak lulus maupun belum ikut tes PPPK meminta pemerintah memberikan kebijakan khusus agar passing grade PPPK diturunkan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo berpesan agar pemda tidak menjanjikan mengangkat honorer menjadi PNS.

Menurut Titi, bahwa guru honorer K2 yang notabene mengajar di sekolah negeri, hingga saat ini tidak bisa mendapatkan dana tunjangan sertifikasi. 

Honorer non-kategori tidak dapat formasi khusus dalam rekrutmen CPNS dan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). 

Tjahjo Kumolo mengungkapkan, bahwa aparatur sipil negara yang akan pindah ke ibu kota negara yang baru, Kalimantan Timur, harus melalui uji kompetensi dulu.

Segala cara akan ditempuh untuk menyelesaikan masalah honorer K2 maupun non-kategori. Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih.