Berita guru honorer terkini : Mendikbud Hapus NUPTK Gaji...

Kepala sekolah maupun tim bantuan operasional sekolah (BOS) reguler tidak bisa menggunakan dana BOS seenaknya. Ini aturannya.

Menurut Erlangga, bahwa guru honorer yang bisa dibayar dengan jumlah 50 persen dari total dana BOS itu harus memenuhi persyaratan.

Data Kemendikbud menunjukkan, hanya 47 persen guru honorer yang memiliki NUPTK, atau sebanyak 708.963 dari total 1.498.344 guru honorer.

Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji menilai, bahwa guru honorer tanpa NUPTK sebaiknya diberhentikan.

Pemerintah mentransfer dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) langsung ke rekening sekolah. Sementara guru honorer bisa digaji dari dana BOS.

Aturan baru dana BOS seperti yang tertuang dalam Permendikbud 8 Tahun 2020, akan menciptakan masalah baru.

Pemerintah mengubah kebijakan penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Salah satunya untuk meningkatan kesejahteraan guru honorer.

Ketum Ikatan Guru Indonesia (IGI) M Ramli Rahim mengungkapkan, bahwa fakta di lapangan banyak guru produktif di SMK nasibnya makin terpuruk.

Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim mengkritisi sistem rekrutmen honorer di Indonesia yang serampangan terutama untuk tenaga guru.

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Gerindra, Himmatul Aliyah mengungkap masih ada guru honorer di DKI Jakarta yang digaji Rp150 ribu bahkan Rp75 ribu per bulan.

Ketua Dewan Pembina Forum Honorer Indonesia (FHI) Hasbi menegaskan, bahwa sudah saatnya pemerintah segera menyelesaikan masalah honorer.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai rencana penghapusan tenaga honorer menyulitkan kebutuhan pegawai di sejumlah instansi.

Raker Komisi II DPR RI bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menyepakati tidak ada lagi honorer.

Status honorer K2 memang terkendala tidak bisa ikut PPG, karena SK yang dikantongi bukan dari kepala daerah atau Kadisdik. Tetapi ini dia kabar baiknya.

Para honorer K2 berharap janji pemerintah menaikkan gaji mereka setara UMR atau PNS golongan IIIA masa kerja nol tahun benar-benar direalisasikan.