Berita asn terkini : Surat Bupati ke Presiden, Honorer...

Keinginan para guru honorer non-kategori yang berusia di atas 35 tahun, untuk diangkat menjadi PNS tanpa tes belum padam. Ini solusinya.

Pembahasan revisi UU ASN (Aparatur Sipil Negara) di DPR tampaknya akan bernasib sama seperti periode lalu bak angin surga tanpa hasil.

Presiden Jokowi diharapkan tidak berlama-lama menggantung nasib 51 ribu honorer K2 yang sudah lulus PPPK tahap pertama Februari 2019.

Naga-naganya upaya revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang diinisiasi DPR, akan mentok alias gagal lagi.

Honorer Non-Kategori Guru dan tenaga kependidikan, kukuh minta diangkat sebagai PNS menggunakan surat Keputusan Presiden (Keppres) tanpa syarat.

Hari terakhir di bulan Februari 2020, ternyata membuat rasa cemas honorer K2 yang lulus tes PPPK makin berkecamuk.

Satu hari jelang pergantian bulan, honorer K2 yang lulus seleksi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) makin cemas. 51 ribu orang bisa gigit jari.

Gelombang protes honorer non-kategori terus membesar karena merasa didiskriminasi. Pasalnya, pemerintah hanya mau urus Honorer K2.

Jangankan melihat nasib honorer non-kategori, membayangkan honorer K2 yang sudah lulus PPPK saja belum kesampaian, karena Perpres belum turun.

Menunggu revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti pungguk merindukan bulan. Mungkin revisi UU ASN kelar, saat semua honorer K2 sudah pensiun.

Suharmen blak-blakan mengungkapkan alasan utama pemerintah menolak menyelesaikan masalah honorer selain K2 alias Non-Kategori. 

Dalam pandangan Suharmen, bahwa menyelesaikan 438.590 honorer K2 saja butuh waktu yang sangat panjang, apalagi ditambah non-kategori.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengaku pesimistis, penyelesaian masalah honorer K2 akan tuntas di 2023. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak segera menerbitkan Perpres terkait PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).

Ketum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia Titi Purwaningsih mengeluarkan instruksi penting untuk seluruh koordinator wilayah tingkat daerah hingga kecamatan.